Mengawal Kebijakan Nasional Sektor Pertanian
oleh : Dr. Iman Sugema (Anggota Dewan Penyantun PPSDMS Regional 5 Bogor)
Agriculture (pertanian) merupakan induk dari semua seni untuk menerapkan pengetahuan (mother of all arts). Karena pengetahuan yang dimiliki manusia harus dihadapkan dengan tanah dan lingkungan tempat kita hidup. Pengetahuan kita tidak hanya bersifat spekulatif untuk memuaskan rasio, namun harus dipastikan bermanfaat untuk pengembangan kualitas hidup manusia. Penguasaan teknologi sebagai derivasi dari pengetahuan juga harus dikawal agar memberi kontribusi positif bagi pemantapan eksistensi manusia. Bukan sebaliknya, pengetahuan dan teknologi dapat menggeser harkat kemanusiaan sebagaimana terjadi di dunia modern. Kemajuan di dunia pertanian menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda yang akan berperan sebagai pemimpin masa depan.
Sektor pertanian dalam konteks pembangunan nasional dapat dikembangkan dan harus didukung sepenuhnya dari luar. Tak bisa hanya mengandalkan inisiatif dari dalam (struggle from within). Karena kita tahu bahwa kondisi petani amat rentan dan lahan pertanian yang tersedia semakin kritis, kalah bersaing dengan pertumbuhan industri dan pemukiman manusia. Padahal, kita sering menyebut diri sebagai bangsa agraris. Apakah lahan pertanian kita cukup luas dan atraktif untuk mengakomodasi tenaga kerja baru? Apakah produktivitas pertanian kita cukup andal untuk mendukung ketahanan pangan nasional? Pertanyaan-pertanyaan fundamental itu perlu dijawab oleh mereka yang bercita-cita untuk mengembalikan masa kejayaan sebagai bangsa agraris.
Patut diingat, di era globalisasi saat ini sesungguhnya ada tiga industri yang memiliki prospek paling terbuka di masa mendatang, yaitu industri makanan (food), bahan bakar (energy), dan keuangan (finance). Ketiga bidang inilah yang menguasai hajat hidup manusia sedunia. Industri makanan kita lihat bisa tetap eksis, meskipun krisis ekonomi datang bertubi-tubi. Para pedagang informal di pelosok kota kebanyakan bergerak di bidang penjualan makanan, minuman dan camilan (food and beverage). Kenaikan harga pangan dunia, seperti beras dan jagung, menimbulkan kegelisahan di berbagai negara karena ketersediaan pangan sangat mempengaruhi kelangsungan sebuah rezim pemerintahan.
Dalam sektor keuangan, Indonesia pernah menelan pil pahit di masa krisis 1997. Sampai sekarang tampaknya pemegang otoritas keuangan belum belajar banyak untuk membangun fundamental ekonomi yang benar-benar kokoh. Kita sebenarnya memiliki tingkat tabungan (saving) yang cukup tinggi di dunia, yakni sekitar 37%. Artinya, negara kita tidak bisa dibilang kekurangan uang, namun pemerintah salah dalam mengelola uang. Banyak sektor nonproduktif yang dibiayai negara, sementara sektor yang berhubungan langsung dengan penguatan ekonomi rakyat sering terabaikan. Lihat saja, kredit yang mengalir deras untuk menyelamatkan dunia perbankan berupa Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang akhirnya macet. Sementara kredit yang disalurkan kepada petani dan nelayan miskin atau usaha kecil dan menengah (UKM) tak seberapa besar, dengan birokrasi yang berbelit-belit.
Keuangan negara juga tersedot habis untuk membiayai gaya hidup para pejabat tinggi di tingkat pusat dan daerah. Tanpa rasa malu mereka memenuhi seluruh fasilitas pejabat, mulai dari pakaian, perumahan, dan kendaraan, sementara jutaan rakyat miskin menanti kematian karena kelaparan atau kekurangan gizi. Salah urus keuangan negara harus segera dihentikan dan diperbaiki, bila tak ingin negara ini mengalami kebangkrutan karena pemborosan belanja elite penguasa. Lalu, dengan alasan anggaran yang terbatas, maka rakyat harus berkorban dengan pengurangan subsidi dan fasilitas minim di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur publik. Ironi besar di tengah negeri yang konon “gema ripah loh jinawi”.
Kita harus mengantisipasi kemungkinan krisis pangan di masa datang, sebab komoditas pangan saat ini diperebutkan oleh sekurang-kurangnya tiga sektor lain, yakni untuk pangan manusia (food), pakan hewan (feed), dan energi minyak (fuel). Untuk itu diperlukan kebijakan ketahanan pangan yang konsisten dengan basis kebijakan nasional di sektor pertanian. Produksi padi nasional tahun 2008, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan 58,2 juta ton GKP. Sementara Departemen Pertanian memproyeksikan produksi hanya 54,4 juta ton GKP. Perbedaan data seperti itu acap terjadi, sehingga mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh pemerintah.
Sementara itu, konsumsi beras nasional diperkirakan 2,6 juta ton per bulan atau sekitar 31,2 juta ton per tahun. Dengan kata lain, kita mengalami surplus beras, tapi mengapa masih terdengar di sejumlah daerah ada rakyat yang makan nasi aking atau bahkan menemui kematian karena kelaparan? Berarti ada masalah dengan manajemen produksi dan distribusi pangan yang tidak merata di seluruh Tanah Air. Juga, ada problem diversifikasi pangan yang lamban, sementara tidak semua penduduk Indonesia saat ini memakan beras.
Banyak orang menganggap bahwa masalah pertanian ialah karena pendidikan petani yang rendah. Tetapi kenyataannya kita melihat, saat keluarga petani diberi pendidikan tinggi, malah tidak ada yang mau jadi petani. Karena anak-anak petani gengsi untuk melanjutkan profesi keluarganya yang terkesan kumuh. Kita harus mengubah citra pertanian yang buruk itu. Menjadi petani juga bisa makmur dan sejahtera, termasuk pilar penting kemakmuran bangsa. Mengubah citra petani memerlukan kebijakan radikal dalam reforma agraria dan keuangan nasional, sehingga revitalisasi pertanian bukan sekadar kata-kata.
*) Disarikan dari ceramah umum yang disampaikan dalam seminar kepemimpinan “Boost Your Leadership Skill” di kampus IPB, pada 20 April 2008
Sumber : http://ppsdms.org/mengawal-kebijakan-nasional-sektor-pertanian.htm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar